Ekspor Bahan Baku Dilarang, Import Barang Jadi Dimudahkan

Header

header adsjavascript:void(0)

Ekspor Bahan Baku Dilarang, Import Barang Jadi Dimudahkan

CNBC Indonesia baru saja mengunggah berita yang mengatakan bahwa Pak Presiden, Jokowi marah-marah soal maraknya impor baja RI yang dimana makin tahun makin meningkat lonjakan trennya (CNBCIndonesia.com / 14 Februari 2020). Faktanya, RI yang tercinta mengimpor baja mayoritas berasal dari negara-negara tetangga, lima negara tetangga yang menjadi pemasok baja impor terkuat yang bahkan mencapai 90% keseluruhan total impornya adalah China, Jepang, Korea, Vietnam, dan Taiwan. Kalau kamu tebak dari kelima negara itu, yang mana yang sangat berbaik hati memberikan baja untuk RI impor masuk ke negaranya, menurut kamu yang mana? Betul sekali, jelaslah China. Tercatat pada 2019, impor baja dari China mencapai 700 ribu ton, atau secara matematis dituliskan dalam bentuk bilangan seperti ini, 700.000.000 kg.


Histori RI dalam pembelian baja impor sejak tahun 2015 sampai 2019, tercatat selalu meningkat setiap tahunnya. Menariknya ternyata, harga baja yang diimpor (biasanya) lebih murah dibandingkan dengan baja lokal, yang dimana kualitasnya pun terbilah lebih bersaing dibandingkan dari hasil jadi produk lokal. Secara keseluruhan lonjakan impor baja di Indonesia setiap tahun dalam tren terlihat meningkat, pada 2015 impor baja masih 5,2 juta ton, lalu pada 2019 menembus 6,9 juta ton. Impor baja yang deras ini berdampak pada tingkat pemanfaatan kapasitas terpasang produksi (utilisasi) pabrik-pabrik baja di dalam negeri yang rendah. Bahkan dampaknya sampai pada penutupan pabrik. Dilansir dari CNBCIndonesia. Catatan CNBCIndonesia mengungkap bahwa setidaknya ada 7 pabrik baja yang sudah tutup yang titik permasalahannya tentu tidak jauh dari persoalan ini.

Catatan The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) ada beberapa faktor menyebabkan derasnya masuk baja impor salah satunya yaitu; Permendag No. 110 tahun 2018 tentang ketentuan impor besi baja dan baja panduan dan produk turunannya, yang sebelumnya diatur pada Permendag No 22 tahun 2018, yang menyebabkan penghapusan pertimbangan teknis sebelum impor baja. Hal ini menyebabkan impor baja semakin mudah dan tidak ada sistem kontrol izin impor. Selengkapnya bisa kamu baca pada artikel CNBC Indonesia disini.


Itu soal impor baja, yang (mungkin) membuat marah-marah Bapak Presiden RI. Tapi jika kita kilas balik, tentunya derasnya impor baja yang memicu marah-marahnya Bapak Jokowi, memiliki sumber permasalahan yang sudah ada sejak jauh-jauh hari sebelum hari marah-marahnya Beliau hari ini. Tapi dari pandangan saya, kebijakan impor dan ekspor atas baja-baja ini adalah masalah yang saling berbenturan satu dengan yang lainnya. Ataukah secara sederhana, permasalahan (mudahnya) impor-mengimpor baja dari luar masuk kedalam negeri, jika dilihat dengan seksama ternyata ditopang dengan sulitnya mengekspor bijih mineral tambang (bahan nikel) penghasil baja, seperti nikel misalnya. Adanya aturan yang berlaku sejak tahun 2017 terkait pelarangan ekspor (bahan nikel) hasil tambang  mineral, atau bijih mineral, kecuali sudah diolah dengan smelter, adalah aturan yang sejak awal sudah membuat para pengusaha tambang terpojok. Bagaimana tidak, dari dulu hasil tambang dari RI kebanyakan diekspor keluar negeri. Syarat pengusaha tambang untuk menjalankan ekspor bijih mineral atau hasil tambang (nikel) nya adalah dengan membangun smelter (smelster adalah alat yang digunakan untuk membersihkan, memurnikan, mengolah hasil bijih tambang). Nah ini yang harus dicermati, munculnya aturan terkait pembatasan (pelarangan) ekspor hasil tambang itu adalah untuk menarik investasi alias menarik pihak luar atau para investor untuk membantu RI, dengan cara invest smelter. Analoginya begini, kamu punya pohon jeruk depan teras rumah, kamu mau menjualnya biar dapat untung, tapi itu dilarang sama Ibu kamu, kamu berpikir mau buka usaha jus jeruk, kalau itu Ibu tidak larang, tapi gak punya blender, pemeras jeruk, dan alat-alat lainnya untuk membuat jus, jadi kamu tidak menjual jeruk itu dengan menta, kamu berharap akan ada orang lain datang dan memberikan kamu blender, dan berbagai macam alat lainnya, untuk kamu gunakan sebagai aset untuk usaha jus jeruk kamu, nanti hasilnya kamu diskusikan pembagiannya bagaimana sama si pemilik blender itu.

Apakah sebagai pemilik pohon jeruk, kamu akan mudah mendapatkan orang yang ingin meminjamkan blender itu? Bagaimanapun juga, masih memungkinkan sih untuk kamu mendapatkan orang yang akan meminjamkan atau memberikan atau membelikan alat-alat pembuat jus jeruk. Pilihan lainnya, tentu kamu juga akan berpikir untik membeli banyak alat untuk membuat jus dong. Akan terkesan lebih mudah, apabila sebagai pemilik pohon jeruk, kamu sudah punya modal terlebih dahulu, itupun kalau sudah cukup membeli alat-alat nya, tapi kalau tidak?

Masalah lainnya adalah, tidak semua orang suka jeruk yang sudah diolah jadi jus, banyak yang suka jeruk masih segar yang baru dipetik. Kenapa? Karena selain bisa diolah sendiri oleh pembelinya, bisa dibikin masker mungkin, bisa dimakan kala masih segar mungkin, bisa juga dibikin rujak mungkin, dan hasil lainnya. Tapi mau bagaimana lagi, Ibu melarang, pokoknya diolah dulu baru bisa dijual.

Tapi sebenarnya, langkah taktis dari adanya kebijakan pelarangan ekspor hasil tambang minerba (mineral batu bara) ini diikuti dengan pembangunan smelter. Hanya saja pada tahun 2018 dulu, dari target 57 smelter yang ingin dibangun, hanya terpenuhi 27 smelter saja. Separuh target pun tidak mencukupi. Dari sinilah muncul dilema para pengusaha tambang, karena mau bagaimana pun untuk membangun smelter, tentu membutuhkan modal (yang cukup besar).

Sekilas terlihat bertabrakan, adanya kebijakan (keluasaan atas impor baja) dan adanya kebijakan yang tidak memudahkan pengusaha tambang untuk melakukan ekspor hasil tambang (minerba) nya, yang dimana kebanyakan menjadi bahan produksi baja. Isunya, mulai Januari 2020, pemerintah sudah menerapkan kebijakan atas ekspor hasil tambang minerba.

Kebanyakan orang menilai cara ini seperti mengundi nasib para pengusaha tambang. Karena dilakukannya percepatan pelarangan ekspor bijih nikel (hasil tambang minerba), demi menarik investasi smelter kedalam negeri bukanlah suatu kepastian. Bahkan kepastiannya (menurut saya) mendekati 0%. Penolakan terhadap percepatan penerapan kebijakan ini muncul dari beberapa pengusaha tambang, salah satunya dari Asosiasi Pertambangan  Nikel Indonesia (APNI). Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey menilai percepatan larangan ekspor bijih nikel itu akan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha pertambangan. Menurut dia, ketidakpastian pemerintah dalam menetapkan kebijakan akan mematikan aliran investasi di sektor pertambangan. APNI menilai, kebijakan ini tidak melibatkan para pengusaha tambang dalam pengambilan keputusannya. Sehingga terjadi simpang-siur (karena aturan ini sudah dirancang pada UU No. 4 tahun 2009 kalau tidak salah). Hanya saja kembali lagi, ada banyak pertimbangan kenapa aturan pelarangan (dibatasinya) ekspor hasil tambang minerba (nikel) susah untuk langsung diterapkan.

Alhasil, sampai tahun ini dan hari ini, Bapak Presiden RI pun marah-marah terkait melonjaknya impor baja. Pada dasarnya, baja itu pun berasal dari bahan-bahan dari RI sendiri yang diekspor. Jika ingin memberhentikan impor baja, tentu pembangunan smelter perlu diutamakan, dan juga produsen baja yang perlu ditopang (oleh pemerintah). Tapi 7 pabrik baja malah ditutup lagi awal tahun 2020 ini, pengangguran ramai lagi, disfungsional aset membludak lagi, investasi tenggelam lagi. Alhasil, ruginya kembali ke dalam negeri.

Kalau menurut saya, permasalahan ini adalah permasalahan para regulator yang cenderung memfokuskan penyelesaian masalah pada regulasi (kebijakan) yang diterapkan. Padahal, yang jadi masalah adalah prosedur, proses, ketersediaan SDM, atau juga kualitas (kinerja atau hasil) yang kurang maksimal. Seakan-akan dengan membuat suatu kebijakan, dapat menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana menurutm kamu, apa dengan melarang anak bermain diluar rumah akan menyelesaikan masalahnya untuk tidak menjadi anak yang nakal?

Post a Comment

0 Comments